Mataram – Menunjukkan semangat kerja yang tinggi, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2023-2027 tidak menunda waktu untuk langsung menggelar Rapat Kerja (Raker) sesaat setelah resmi dikukuhkan. Bertempat di Mataram pada 27 Januari 2024, seluruh bidang dalam kepengurusan memaparkan dan mematangkan rencana aksi strategis yang akan menjadi pedoman gerak selama empat tahun ke depan.
Rapat kerja tersebut menghasilkan program-program yang holistik, mencakup penguatan internal hingga advokasi isu-isu strategis di tingkat regional. Berikut adalah rincian program kerja unggulan dari berbagai bidang:
Konsolidasi Internal, Kaderisasi, dan Syiar Digital
- Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Akan fokus pada penataan administrasi, pembuatan database anggota berbasis digital, dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- Bidang Pendidikan dan Kaderisasi: Memprioritaskan pelaksanaan jenjang kaderisasi formal melalui Baitul Arqam (Dasar, Madya, hingga Paripurna) untuk seluruh tingkatan pimpinan.
- Bidang KOKAM dan SAR: Melakukan restrukturisasi untuk mempertegas peran KOKAM sebagai garda terdepan dalam pengamanan aset dan kepentingan Muhammadiyah.
- Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama: Berencana membentuk Korps Mubaligh Pemuda, menerbitkan buku panduan Mubaligh, serta rutin mengadakan kajian keislaman dan Kemuhammadiyahan.
- Bidang Komunikasi, Informasi, dan Telekomunikasi: Mengoptimalkan syiar dakwah dengan mengaktifkan kembali seluruh akun media sosial PWPM dan menggelar pelatihan pemanfaatan teknologi digital.
- Bidang Riset, Teknologi, dan MSDM: Mendorong kader untuk berpartisipasi dalam kompetisi riset dan menjalin kolaborasi penelitian dengan pemerintah daerah serta berbagai NGO.
Penguatan Ekonomi dan Kewirausahaan
- Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan: Akan menginisiasi program strategis seperti Muhammadiyah Ekonomi Forum (MEF), Gerakan Sadar Investasi, dan Kompetisi Business Plan untuk kader.
- Bidang Pengembangan Usaha Pemuda: Fokus pada pembangunan model usaha konkret yang dimiliki pemuda, seperti di sektor kuliner dan penginapan, serta melakukan penguatan kapasitas anggota.
Advokasi, Pelayanan Publik, dan Isu Strategis
- Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi: Merencanakan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PWPM NTB untuk memberikan pendampingan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
- Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik: Akan aktif melakukan kajian isu-isu strategis regional, memberikan masukan kritis pada kebijakan pemerintah, dan memetakan potensi kader untuk didorong ke lembaga-lembaga politik.
- Bidang Hubungan Antar Lembaga: Akan membangun jejaring dan sinergi berkelanjutan dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta OKP dan LSM.
- Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan: Melakukan advokasi kebijakan dan membentuk media pengaduan online untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di sektor ini.
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Mengagendakan kampanye hemat energi dan melakukan advokasi bagi masyarakat yang terdampak aktivitas daerah pertambangan.
- Bidang Infrastruktur dan Perhubungan: Akan melakukan kajian dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan, serta memberikan evaluasi konstruktif terkait arus mudik dan balik tahunan.
Kesehatan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan
- Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat: Rutin mengadakan bakti sosial seperti khitanan massal dan pengobatan gratis, serta menyusun kurikulum penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya NAPZA untuk remaja.
- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Menginisiasi kursus pemuda sadar lingkungan, membentuk korps Pemuda Pecinta Alam, dan memberikan “Pemuda Muhammadiyah Award” sebagai apresiasi bagi pemuda pegiat kelestarian lingkungan.
Dengan program kerja yang terperinci di setiap bidang, PWPM NTB periode 2023-2027 menunjukkan kesiapannya untuk bergerak secara terstruktur dan berdampak, menjawab tantangan zaman demi kemajuan umat dan Nusa Tenggara Barat.