SUARA PEMUDA – Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) NTB melayangkan kecaman keras terhadap dugaan pemaksaan pelepasan jilbab yang dialami oleh anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri saat pengukuhan untuk HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komandan Wilayah Kokam NTB, Addin Harfitriyantho, menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut sangat disayangkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

”Kami mengecam keras tindakan tersebut,” tegas Addin Harfitriyantho pada Rabu malam (14/8).

Menurutnya, pemaksaan tersebut terasa ironis karena justru dilakukan oleh BPIP, lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila. Ia mempertanyakan bagaimana para anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas mereka sebagai Duta Pancasila di kemudian hari jika di awal proses sudah menerima perlakuan yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

”Padahal saat purnapaskibraka nanti, mereka akan menjadi Duta Pancasila. Tapi bagaimana mungkin menyampaikan norma-norma Pancasila, kalau sejak awal sudah dapat perlakuan seperti itu,” ujarnya.

Atas insiden yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat ini, Kokam NTB menuntut pertanggungjawaban penuh dari BPIP.

”BPIP harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Addin Harfitriyantho juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Paskibraka dan kinerja BPIP.

Di sisi lain, Kepala BPIP Yudian Wahyudi membantah adanya pemaksaan pelepasan jilbab dan menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar kesukarelaan para anggota Paskibraka putri. Menurutnya, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pakaian Paskibraka, dan penampilan tanpa jilbab hanya berlaku saat acara pengukuhan serta upacara kenegaraan.